Pemasukan dan Pengeluaran Barang Kawasan Berikat

Sudah hampir satu bulan ini saya ditugaskan di Kawasan Berikat/ Bonded Zone daerah Semarang Timur, tepatnya saya mengawasi dan melayani Kawasan Berikat (Kaber) PT Sai Apparel Industries dan PT Sai Garment Industries. Penugasan ini adalah kali ketiganya dengan peraturan yang berbeda pula.

Saya pernah ditugaskan di Kaber PT Lamicitra pada tahun 2004 dan di Kaber PT Ungaran Sari Garment III pada tahun 2009, pada saat itu ketentuan yang mengatur tentang Kaber yaitu Ketentuan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 dan Keputusan Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor 63/BC/1997, dimana atas kedua peraturan tersebut masih banyak beberapa peraturan yang mengatur berbagai hal yang belum terakomodir disana, bahkan terdapat surat edaran dan surat khusus yang mengatur secara kasuistik.

Namun sekarang dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 dan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor 57 /BC/2011 Tentang Kawasan Berikat, hampir semua ketentuan yang sebelumnya diatur secara terpisah disatukan dalam kedua ketentuan dimaksud. Yang menarik dari kedua peraturan tersebut adalah tidak seperti peraturan-peraturan sebelumnya, dimana teman saya bercerita (Sdr. Indra Bayu, seorang yang membantu dalam pengetikan aturan Kawasan Berikat yang baru) ada beberapa hal yang telah diatur dalam peraturan Menkeu 147 secara jelas dan kemudian tidak diatur dalam peraturan Dirjen 57, artinya kita harus membaca kedua peraturan tersebut, karena keduanya saling melengkapi, berbeda dengan peraturan-peraturan yang lain, yang biasanya peraturan Dirjen BC bersifat lebih teknis dan rinci.

Sampai dengan saat ini kedua peraturan tersebut telah mengalami perubahan, diantaranya Perubahan 147 yang pertama dengan Permenkeu Nomor 255/PMK.04/2011 dan perubahan yang kedua dengan Permenkeu Nomor 44/PMK.04/2012, sedangkan untuk Perdirjen 57 juga mengalami dua kali perubahan yaitu dengan PER-02/BC/2012 dan PER-17/BC/2012.

Seringkali saya ditanya oleh pengguna jasa mengenai perihal ini, karena tebalnya ketentuan ini saya berencana merangkum beberapa kegiatan yang sering dilakukan di Kaber diantaranya adalah proses pemasukan dan pengeluaran barang.

PENGERTIAN ISTILAH

Saya mencoba mengutip beberapa istilah yang berkaitan dalam proses pemasukan dan pengeluaran barang dari dan ke Kaber, diantaranya adalah:

Penyelenggara Kawasan Berikat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan pengusahaan Kawasan Berikat.

Pengusaha Kawasan Berikat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan pengusahaan Kawasan Berikat (PKB).

Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat, yang selanjutnya disingkat PDKB, adalah badan hukum yang melakukan kegiatan pengusahaan Kawasan Berikat yang berada di dalam Kawasan Berikat milik Penyelenggara Kawasan Berikat yang statusnya sebagai badan hukum yang berbeda.

Kegiatan Pengolahan adalah kegiatan: (a). mengolah barang dan bahan dengan atau tanpa Bahan Penolong menjadi barang hasil produksi dengan nilai tambah yang lebih tinggi, termasuk perubahan sifat dan fungsinya; dan/atau (b). budidaya flora dan fauna.

Kegiatan Penggabungan adalah menggabungkan barang Hasil Produksi Kawasan Berikat yang bersangkutan sebagai produk utama dengan barang jadi yang berasal dari impor, dari Kawasan Berikat lain, dan/atau dari tempat lain dalam daerah pabean.

Barang Modal adalah barang yang digunakan oleh Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB berupa: (a). peralatan untuk pembangunan, perluasan, atau konstruksi Kawasan Berikat;   (b). mesin; (c). peralatan pabrik; dan  (d). cetakan (moulding), termasuk suku cadang, tidak meliputi bahan dan perkakas untuk pembangunan, perluasan, atau kontruksi Kawasan Berikat.

Bahan Baku adalah barang dan bahan yang akan diolah menjadi  barang hasil produksi yang mempunyai nilai guna yang lebih tinggi.

Bahan Penolong adalah barang dan bahan selain Bahan Baku yang digunakan dalam Kegiatan Pengolahan atau Kegiatan Penggabungan yang berfungsi membantu dalam proses produksi. 

Sisa Bahan Baku adalah Bahan Baku yang masih tersisa yang tidak digunakan lagi dalam proses produksi.

Hasil Produksi Kawasan Berikat adalah hasil dari Kegiatan Pengolahan atau Kegiatan Pengolahan dan Kegiatan Penggabungan sesuai yang tercantum dalam keputusan mengenai penetapan izin sebagai Kawasan Berikat.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas (Kabeb), adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean, sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Cukai.

Badan Pengusahaan Kawasan Bebas adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN DARI DAN KE KAWASAN BERIKAT

Berikut adalah rangkuman yang saya ambil dari Perdirjen 57 dan P-21, 22, 23 Tahun 2009 tentang Pemberitahuan Pabean.

DARI/KE	PEMASUKAN	PENGELUARAN
LDP	Barang dari Luar Daerah pabean (LDP) untuk barang yang mendapatkan fasilitas Penangguhan Bea Masuk dan tidak dipungut PDRI; Dokumen BC 2.3, mengisi uraian barang  dengan jelas, paling tidak meliputi jenis, merk, tipe, ukuran, kode barang dan atau spesifikasi lain yang mempengaruhi nilai pabean dan klasifikasi barang (pasal 29 ayat (1) s.d. (6)). Barang yang tidak mendapatkan fasilitas Penangguhan Bea Masuk dan tidak dipungut PDRI; Dokumen BC 2.0, setelah selesai proses impornya barang tersebut dianggap sebagai barang dari Tempat Lain dalam Daerah pabean (TLDP) dan pemasukan ke Kaber nya menggunakan dokumen BC 4.0 (pasal 29 ayat (7)).	Hasil Produksi dan Gabungan; menggunakan dokumen ekspor BC. 3.0 (pasal 41). Bahan Baku dan/atau Sisa Bahan Baku Asal LDP; Ijin Kepala KPU atau Kepala KPPBC. Ditujukan ke Negara asal barang atau negera lain atas persetujuan Supplier. Dokumen BC 3.0 (pasal 52). Pemindahtanganan Barang Modal dan Peralatan Perkantoran yang Telah Dilunasi Bea Masuk dan PDRI Pada Saat Pemasukan ke Kawasan Berikat; Ijin Kepala KPU atau Kepala KPPBC. Dokumen BC. 3.0 (pasal 66) Perbaikan/Reparasi Barang Modal; Ijin Kepala KPU atau Kepala KPPBC. Dokumen pengeluaran BC. 3.0, pada saat pemasukan kembali menggunakan BC. 2.3 (pasal 68 s.d. 71). Pengeluaran Barang Contoh/Sampel Berupa Barang Setengah Jadi dan/atau Hasil Produksi Kawasan Berikat; Ijin Kepala KPU atau Kepala KPPBC. Dokumen pengeluaran 3.0, pemasukan kembali BC. 2.3 (pasal 72 s.d. 75).
1)	Barang modal; Ijin Kepala KPU atau Kepala KPPBC. Dokumen BC. 2.3 (pasal 35).	Reekspor Barang Modal Asal Impor yang Belum Diselesaikan Kewajiban Pembayaran Bea Masuk; Ijin Kepala KPU atau Kepala KPPBC. Dapat diekspor ke Negara asal atau perusahaan yang sama diluar negeri atas pertimbangan manajemen risiko. Dokumen BC 3.0 (pasal 58).
2)	Barang modal berupa peralatan pabrik dan atau suku cadang barang modal yang diimpor tidak bersamaan dengan barang modal tersebut; Ijin Kepala Kanwil melalui KPPBC atau Kepala KPU. Dokumen BC. 2.3 (pasal 35A). Barang modal berupa peralatan pabrik dan atau suku cadang barang modal yang diimpor tidak bersamaan dengan barang modal tersebut; Ijin Kepala  KPPBC atau Kepala KPU (pasal 35).
3)	Barang jadi untuk digabungkan dengan hasil produksi utama; Ijin Kepala KPU atau Kepala KPPBC. Dokumen BC. 2.3 (pasal 36). Reimpor barang hasil produksi: Ijin Kepala KPU atau Kepala KPPBC. Dokumen BC. 2.3 (pasal 29A).
4)	Peralatan perkantoran; Ijin kepala KPU atau Kepala Kanwil melalui Kepala KPPBC. Dokumen BC. 2.3 (pasal 37).	Reekspor Peralatan Perkantoran Asal Impor yang Belum Diselesaikan Kewajiban Pembayaran Bea Masuk; Ijin Kepala KPU atau Kepala KPPBC. Dokumen B.C 3.0 (pasal 62).
5)	Barang contoh; Ijin Kepala KPU atau Kepala KPPBC. Barang contoh yang diimpor secara khusus wajib disimpan selama 2 tahun sejak dimasukkan ke Kaber, apabila habis atau dikeluarkan maka wajib membayar bea masuk dan PDRI yang terutang. Dokumen BC. 2.3 (pasal 38 dan 39).
Kaber/ TPPB/ TLB	Barang dari Kaber, Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (TPPB) atau Tempat Lelang Berikat (TLB); Dokumen BC. 2.7. Dapat dilakukan pemeriksaan. (pasal 30 dan 32) Barang modal dari Kaber lain; idem dengan no 1). Pemasukan barang modal berupa peralatan pabrik dan atau suku cadang barang modal yang diimpor tidak bersamaan dengan barang modal tersebut; idem dengan no 2).	Hasil Produksi ke Kaber; harus ditujukan untuk diolah lebih lanjut, digabungkan dengan hasil produksi Kaber lain, atau dijadikan barang modal untuk proses produksi. Menggunakan BC. 2.7 (pasal 42). Hasil Produksi ke TPPB; Ijin Kepala KPU atau Kepala KPPBC. Dokumen BC. 2.7 dan harus dikembalikan dalam waktu paling lama 30 hari sejak selesai pameran (pasal 43 dan 44). Bahan Baku dan/atau Sisa Bahan Baku Asal LDP ke Kaber; Ijin Kepala KPU atau Kepala Kanwil melalui Kepala KPPBC.  Dokumen BC. 2.7 (pasal 53 dan 54). Pemindahtanganan Dalam Rangka Saling Melengkapi Kebutuhan Dalam Proses Produksi atau peningkatan produksi (tidak termasuk barang modal dan peralatan perkantoran); Apabila  pemindahtanganan ke Kaber lainnya yang memiliki kesamaan nama, manajemen, badan hukum, bidang kegiatan, dan hasil produksi, sesuai yang tercantum dalam surat izin Kaber; dan  Kawasan Berikat lainnya dalam satu Penyelenggara Kawasan Ijin Kepala KPU atau Kepala KPPBC. Apabila ke Kaber lain, ijin Kepala KPU atau Kepala Kanwil melalui KPPBC. Dokumen BC. 2.7 (pasal 55 s.d. 57). Barang Modal Asal Impor yang Belum Diselesaikan Kewajiban Pembayaran Bea Masuk sebelum 2 tahun sejak impor dan atau belum digunakan ke Kaber; Ijin Kepala KPU atau Kepala Kanwil. Dokumen BC. 2.7 (pasal 58A). Barang Modal Asal Impor yang Belum Diselesaikan Kewajiban Pembayaran Bea Masuk setelah 2 tahun sejak impor dan telah digunakan ke Kaber; Ijin Kepala KPU atau Kepala KPPBC. Dokumen BC. 2.7 (pasal 59). Peralatan perkantoran asal impor yang belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk ke Kaber setelah dipergunakan di Kaber yang bersangkutan; Ijin Kepala KPU atau Kepala KPPBC. Dokumen BC. 2.7 (pasal 63). Pemindahtanganan Barang Modal dan Peralatan Perkantoran yang Telah Dilunasi Bea Masuk dan PDRI Pada Saat Pemasukan ke Kaber; Ijin Kepala KPU atau Kepala KPPBC. Dokumen BC. 2.7. (pasal 66) Perbaikan/Reparasi Barang Modal ke Kaber; Ijin Kepala KPU atau Kepala KPPBC. Dokumen pengeluaran dan pemasukan BC. 2.7. Paling lama 3 bulan sejak tanggal pengeluaran harus dimasukkan kembali dan dapat diperpanjang 1 kali paling lama 3 bulan (pasal 68 s.d. 71). Pengeluaran Barang Contoh/Sampel Berupa Barang Setengah Jadi dan/atau Hasil Produksi Kawasan Berikat; Ijin Kepala KPU atau Kepala KPPBC. Dokumen pengeluaran dan pemasukan kembali BC. 2.7. Paling lama 14 hari  sejak pendaftaran dokumen harus dimasukkan kembali (pasal 72 s.d. 75). Subkontrak; Ijin Kepala KPU atau Kepala KPPBC, atau bisa di delegasikan kepada Pejabat dibawah Kepala Kantor dengan Keputusan Kepala Kantor untuk subkontrak dengan Jangka waktu 60 hari, sedangkan untuk lebih dari 60 hari ijin Kepala KPU atau Kepala Kanwil melalui Kepala KPPBC. Dokumen BC. 2.7 (pasal 76 s.d. 80). Peminjaman Barang Modal Dalam Rangka Subkontrak atau Selain Dalam Rangka Subkontrak; Ijin kepala KPU atau Kepala KPPBC. Paling lama 6 bulan dengan memperhatikan jangka waktu kontrak, dapat diperpanjang 6 bulan dengan memperhatikan jangka waktu kontrak. Kepala Kanwil atau Kepala KPU dapat memberikan ijin kontrak dan perpanjangan lebih dari 6 bulan. Dokumen BC 2.7 (pasal 81 sd. 85).
Guber	Dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang mengatur Gudang Berikat (Guber) dengan menggunakan dokumen BC. 2.7. (pasal 31)	Bahan Baku dan/atau Bahan Rusak  dan/atau Apkir (Reject) yang Sama Sekali Tidak Diproses ke Gudang Berikat Asal Barang; Ijin Kepala KPU atau Kepala KPPBC. Dokumen BC. 2.7 (pasal 48 dan 49).
Kabeb	Barang dari Kawasan Bebas (Kabeb); Ijin Kepala KPU atau Kepala KPPBC untuk mendapatkan rekomendasi pemasukan dari Kabeb. Pengusaha Kabeb yang telah mendapat ijin dari Badan Pengusahaan Kabeb mengajukan dokumen PPFTZ 02 kepada Kepala KPU atau Kepala KPPBC yang mengawasi Kebeb dilampiri surat rekomedasi tersebut. Apabila dalam waktu 30 hari sejak dikeluarkan barang dari Kabeb diyakini tidak masuk Kaber maka dilakukan penagihan BM dan PDRI yang terutang. (pasal 33)	Hasil produksi; kepada pengusaha yang telah mendapatkan ijin oleh Badan Pengusahaan Kabeb. Dokumen BC. 2.5. dengan pembebasan. Dalam jangka waktu 30 hari barang tidak masuk Kabeb, dilakukan penagihan bea masuk dan PDRI (pasal 45).
TLDP	Barang, bahan baku, bahan penolong, pengemas dan alat bantu pengemas, untuk diolah atau digabungkan, dan barang modal menggunakan BC. 4.0 (pasal 34). Menerima Subkontrak; Ijin Kepala KPU atau Kepala KPPBC. Dokumen Pemasukan BC. 4.0 dan Pengeluaran kembali BC. 4.1 (pasal 76A).	Barang Contoh dan Pembebasan no 5); Ijin Kepala KPU atau Kepala Kanwil melalui Kepala KPPBC. Dokumen BC. 2.5 dan dilakukan pemeriksaan pabean (pasal 40). Hasil produksi untuk barang yang memilki kandungan bahan baku asal impor; Dokumen BC. 2.5, paling banyak 25% dari nilai realisasi ekspor dan ralisasi hasil produksi yang akan diolah lebih lanjut ke Kaber tahun sebelumnya. Dilakukan pemeriksaan fisik (pasal 46 dan 47). Hasil produksi untuk barang yang menggunakan bahan baku seluruhnya dari TLDP; Dokumen BC. 4.1. Dilakukan pemeriksaan fisik (pasal 46 dan 47). Barang dan/atau Bahan Rusak dan/atau Apkir (Reject) Asal TLDP yang Sama Sekali Tidak Diproses; Ijin Kepala KPU atau Kepala KPPBC, apabila dikeluarkan ke perusahaan asal tidak dipungut  PPN dan PPnBM. Dokumen BC. 4.1 (pasal 50 dan 51). Bahan Baku dan/atau Sisa Bahan Baku Asal LDP; Ijin Kepala KPU atau Kepala Kanwil melalui Kepala KPPBC. Apabila barang terkena pembatasan maka juga harus dilampirkan dokumen terkait. Dokumen BC. 2.5 (pasal 53 dan 54). Barang modal asal impor yang belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk sebelum jangka waktu 4  tahun sejak diimpor atau sejak dimasukkan untuk digunakan di Kaber, dan telah dipergunakan di Kaber yang bersangkutan; Ijin Kepala KPU atau Kepala Kanwil melalui Kepala KPPBC. Dokumen BC 2.5 (pasal 60). Barang modal asal impor yang belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk setelah jangka waktu 4  tahun sejak diimpor atau sejak dimasukkan untuk digunakan  di Kaber asal, dan telah dipergunakan di Kaber sekurang-kurangnya 2 tahun; Mengajukan permohonan keputusan pembebasan Bea Masuk kepada Kepala KPU atau Kepala Kanwil melalui Kepala KPPBC. Dokumen BC 2.5 (pasal 61). Peralatan perkantoran asal impor yang belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk sebelum atau setelah jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diimpor atau sejak dimasukkan untuk digunakan di Kawasan Berikat, dan telah dipergunakan di Kawasan Berikat yang bersangkutan; Ijin Kepala KPU atau Kepala Kanwil melalui Kepala KPPBC. Dokumen BC. 2.5 (pasal 64 dan 65). Pemindahtanganan Barang Modal dan Peralatan Perkantoran yang Telah Dilunasi Bea Masuk dan PDRI Pada Saat Pemasukan ke Kawasan Berikat; Ijin Kepala KPU atau Kepala KPPBC. Dokumen BC. 4.1 (pasal 66). Pemindahtanganan Barang Modal  Asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean; Ijin Kepala KPU atau Kepala KPPBC. Dokumen 4.1 (pasal 67). Perbaikan/Reparasi Barang Modal ke LDP; Ijin Kepala KPU atau Kepala KPPBC. Dokumen pengeluaran BC. 2.6.1 (dengan jaminan), pada saat pemasukan kembali menggunakan BC. 2.6.2. Paling lama 3 bulan sejak tanggal pengeluaran harus dimasukkan kembali dan dapat diperpanjang 1 kali paling lama 3 bulan (pasal 68 s.d. 71). Pengeluaran Barang Contoh/Sampel Berupa Barang Setengah Jadi dan/atau Hasil Produksi Kawasan Berikat; Ijin Kepala KPU atau Kepala KPPBC. Dokumen pengeluaran BC. 2.6.1 (dengan jaminan), pada saat pemasukan kembali menggunakan BC. 2.6.2. Paling lama 14 hari sejak pendaftaran dokumen harus dimasukkan kembali (pasal 72 s.d. 75). Subkontrak; Ijin Kepala KPU atau Kepala KPPBC, atau bisa di delegasikan kepada Pejabat dibawah Kepala Kantor dengan Keputusan Kepala Kantor untuk jangka waktu 60 hari, sedangkan untuk lebih dari 60 hari ijin Kepala KPU atau Kepala Kanwil atau Kepala KPPBC. Dokumen pengeluaran BC. 2.6.1 (dengan jaminan), pada saat pemasukan kembali menggunakan BC. 2.6.2 (pasal 76 s.d. 80).   Peminjaman Barang Modal Dalam Rangka Subkontrak atau Selain Dalam Rangka Subkontrak; Ijin kepala KPU atau Kepala KPPBC. Paling lama 6 bulan dengan memperhatikan jangka waktu kontrak, dapat diperpanjang 6 bulan dengan memperhatikan jangka waktu kontrak. Kepala Kanwil atau Kepala KPU dapat memberikan ijin kontrak dan perpanjangan lebih dari 6 bulan. Dokumen pengeluaran BC. 2.6.1 (dengan jaminan), pada saat pemasukan kembali menggunakan BC. 2.6.2 (pasal 81 sd. 85). LAIN-LAIN Terhadap Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB yang telah mendapatkan izin sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat berlaku ketentuan sebagai berikut (Pasal 93A): Pemindahtanganan barang modal yang diimpor sebelum berlakunya 147/PMK.04/2011, tetap diberlakukan ketentuan pemindahtanganan sesuai Kemenkeu 291/KMK.05/1997 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK Nomor 101/PMK.04/2005. Ijin Direktur Fasilitas Kepabeanan apabila tidak lebih dari 4 tahun, atau Ijin Kepala Kanwil atau Kepala KPU apabila lebih dari 4 tahun.  Hasil Produksi untuk barang yang masih memerlukan proses lebih lanjut, tidak dapat berfungsi tanpa bantuan barang lainnya, dan/atau tidak dapat digunakan langsung oleh konsumen akhir (intermediate goods) dapat diberikan dengan batasan  sesuai dengan ketentuan Kemenkeu 291/KMK.05/1997 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 101/PMK.04/2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.  Ijin Direktur Fasilitas Kepabeanan.

KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan secara garis besarnya ijin pemasukan dan pengeluaran barang Kawasan Berikat adalah sbb:

Pemasukan dari Luar Daerah Pabean/ Impor: barang modal berupa peralatan pabrik dan suku cadang yang diimpor tidak bersamaan, peralatan perkantoran ijin Kepala Kanwil melalui Kepala KPPBC yang mengawasi atau Kepala KPU, selain itu cukup ijin Kepala KPPBC atau kepala KPU.

Pemasukan dari Kaber lain: barang modal berupa peralatan pabrik dan  suku cadang yang diimpor tidak bersamaan ijin Kepala Kanwil melalui Kepala KPPBC yang mengawasi atau Kepala KPU, selain itu cukup ijin Kepala KPPBC atau Kepala KPU.

Pemasukan dari Tempat Lain dalam Daerah Pabean: tidak ada ijin khusus, kecuali apabila Kaber tersebut menerima pekerjaan subkontrak dari TLDP harus ijin Kepala KPPBC yang mengawasi atau Kepala KPU.

Pengeluaran ke Luar Daerah Pabean/ Ekspor: untuk hasil produksi tidak ada ijin khusus, hanya untuk barang-barang yang pada saat impornya diperlukan ijin Kepala Kanwil/ KPU/ KPPBC pada saat ekspornya harus ijin Kepala KPPBC yang mengawasi atau Kepala KPU.

Pengeluaran ke Kaber lain: bahan baku/ sisa bahan baku, barang modal yang belum dibayar selama 2 tahun sejak impor atau belum digunakan, pemindahtanganan bukan barang modal ke Kaber lain dalam rangka saling melengkapi, subkontrak lebih dari 60 hari, peminjaman barang modal dalam rangka subkontrak atau bukan lebih dari 6 bulan ijin Kepala Kanwil melalui Kepala KPPBC atau Kepala KPU, selain itu cukup Kepala KPPBC atau Kepala KPU.

Pengeluaran ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean: bahan baku/ sisa bahan baku, barang modal dan peralatan perkantoran asal impor yang belum dibayar, subkontrak lebih dari 60 hari, peminjaman barang modal dalam rangka subkontrak atau bukan lebih dari 6 bulan ijin Kepala Kanwil melalui Kepala KPPBC atau Kepala KPU, selain itu cukup Kepala KPPBC atau Kepala KPU.

Kalau ada salah mohon dikoreksi, semoga bermanfaat.